FOCUS DISCUSSION GROUP EVALUASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN/KOTA se-INDONESIA

 Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 lalu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan  mengundang kabupaten/kota se-Indonesia untuk hadir di acara Focus Discussion Group (FGD) Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) TA. 2013. Undangan disampaikan melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. FGD dilaksanakan di Aula Nusantara Gedung Radius Prawiro Kementerian Keuangan di Jl. D Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta. Dari Pemerintah Kota Bogor diwakili Bappeda dan BPKAD.

FGD dihadiri kabupaten/kota se-Jawa Barat dan beberapa kabupaten/kota  dari propinsi lain di Indonesia yang khusus mendapat sangsi dari Kementerian Keuangan  melalui penundaan pencairan tahap 2 DBHCHT. Beberapa kabupaten/kota se-Jawa Barat yang tidak hadir adalah Kabupaten Karawang dan Kota Bandung.  

Fokus acara adalah membahas kabupaten/kota yang usulan kegiatannya tidak dapat dibiayai DBHCHT dan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Keputusan Kementerian Keuangan dalam menetapkan kegiatan kabupaten/kota yang tidak dapat dibiayai dengan DBHCHT adalah kegiatan yang dianggap tidak memenuhi Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.7/2009. Berdasarkan PMK tersebut, Penggunaan DBHCHT oleh daerah harus ditekankan pada kegiatan yang mendukung penanganan dampak asap rokok.

Hasil FGD tersebut disampaikan bahwa terdapat 16 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang kegiatannya tidak dapat dibiayai dengan DBHCHT dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sementara Kota Bogor menjadi salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang kegiatannya dapat dibiayai dengan DBHCHT. Sulitnya memenuhi PMK menjadikan 3 kabupaten/kota memutuskan untuk tidak menyerap DBHCHT ini, khususnya kabupaten/kota yang termasuk katagori daerah non penghasil. Masalah ini menjadi masukkan baghi Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan DBHCHT, khususnya bagi daerah non penghasil. (Ratu)

Produk Bappeda

Copyright © 2019 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Tuesday the 10th.
Copyright 2012

©