LOKAKARYA IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA BOGOR


Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan merupakan unsur penting dalam perekonomian, antara lain: sebagai sumber pendapatan masyarakat, sebagai sumber devisa negara, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi pembangunan daerah, sebagai pendorong nilai tambah ekonomi industri. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 untuk mencapai manfaat yang besar dari kepariwisataan itu, maka Pemerintah Kota Bogor menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Bogor pada tahun 2013 ini.

Tahap awal penyusunan RIPPARDA Kota Bogor adalah tahap sosialisasi awal; yakni Lokakarya Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kepariwisataan Kota Bogor. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 di Ruang Rapat I Balaikota Bogor dengan menghadirkan nara sumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barart, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, dan Bidang Fisik Bappeda Kota Bogor sebagai pembicara.

Dr. Frans Teguh, MA. dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa hal pokok dari pariwisata; khususnya untuk destinasi adalah kebudayaan. Setiap perencanaan lokasi destinasi wisata sudah seharusnya dikembalikan pada kaidah budaya, terutama budaya sosial masyarakatnya. Contohnya adalah adanya keluhan warga asli Bali tentang adanya beberapa tarian adat (sakral) di Bali yang semestinya ditampilkan lengkap dan hanya pada waktu tertentu, menjadi ditampilkan sebagian dan sepanjang waktu sesuai dengan permintaan wisatawan. Kepuasan masyarakat lokasi destinasi seharusnya menjadi indikator keberhasilan pariwisata.

Di lokakarya tersebut, Bapak Ace Kusmanta dari Dewan Kesenian ikut memberikan kontribusinya dengan menyampaikan beberapa permasalahan kepariwisataan di kota Bogor. Selain mengusulkan agar pendidikan kebudayaan diberikan porsi atau perhatian lebih besar lagi sebagai dasar dari pariwisata, beliau juga menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari DPRD Kota Bogor sebagai salah satu unsur stakeholder penyelenggaraan kepariwisataan Kota Bogor. Masih banyak masukan yang disampaikan oleh peserta yang mewakili komunitas dan lembaganya. Semua masukan tersebut akan sangat membantu menghasilkan RIPPARDA Kota Bogor yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor hanya bila ditindaklanjuti dengan aksi yang nyata dari para stakeholdernya. (Ratu).

Produk Bappeda

Copyright © 2019 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Tuesday the 10th.
Copyright 2012

©